Penghimpun dan Penyaluran Dana pada BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)

A.  Baitul Maal Wa Tamwil

BMT adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam operasional usahanya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menajdi empat hal, yaitu :

1.Produk penghimpunan dana ( funding )

2.Produk penyaluran dana (lending )

3.Produk jasa

4.Produk tabarru’: ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

[1]Kegiatan operasional BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS yaitu sebagai penasehat, pemberi saran, pemberi fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk (Ridwan, 2004). Dengan demikian produk yang dikeluarkan oleh BMT harus mendapatkan persetujuan dari DPS terlebih dahulu. Selain itu DPS berfungsi sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi. Menurut AD/ART BMT pasal 15, BMT tunduk pada keputusan-keputusan Dewan Pengawas Syariah PINBUK pusat, Dewan Pengurus Syariah PINBUK propinsi, dan Dewan Pengawas Syariah PINBUK kabupaten/kota serta Dewan Pengawas Syariah BMT.

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Karenanya fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Dengan demikian yang paling berwenang dalam merumuskan fatwa mengenai sistem keuangan syariah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut.

 Aktivitas utama lembaga keuangan adalah mengoptimalkan penghimpunan dana dari masyarakat. Disamping sebagai polling likuiditas, penghimpunan dana masyarakat ini juga mempunyai misi untuk mendidik atau menumbuhkan budaya menabung pada masyarakat,teutama bagi kalangan informal dan mikro. Dengan tersedianya dana Wadi’ah Dan mudharabah yang cukup dan stabil akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BMT untuk melakukan penyaluran dana.[2]

B.  Produk Perhimpunan Dana (Funding)

Untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal Awal tersebut bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh LKMS, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah. Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Penghimpunan dana LKMS bersumber dari :

1.     Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Konsep pendiriannya tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

2.    Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal lkms sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan.

3.    Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di LKMS.

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumberdana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut akad wadi’ah dan mudharabah.

1)      Prinsip Titipan(Wadi’ah)

Wadi’ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis wadia’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

-       Landasan Hukum   

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(QS. An nisaa(4):58).[3]

Simpanan/tabungan yang berakad wadiah ada dua, antara lain:

a)      Wadiah al-Amanah

 yaitu akad yang menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Tetapi harus tetap menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai penitipan. Wadi’ah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat,infak dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif.

b)     Wadi’ah Yad Dhamanah

Wadi’ah Yad Dhamanah dapat diartikan sebagai titipan murni dimana dana yang dititipkan boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dana tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.  Sebagai imbalan kepada pemilik dana dapatdiberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.[4]

“ Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie diperintahkan Rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata “ Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya untuk yang lebih besar dan berumur empat tahun” Rasulullah SAW membalas sambil berkata “ Berikan itu karena
sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar”

Pada sistem operasional LKMS, pemilik dana menanamkan uangnya di LKMS tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Dalam hal ini   Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah  (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003) yang menjadi bagian dari simpanan wadi’ah yaitu ;

-          Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di LKMS dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh LKMS. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan LKMS. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).[5]

2 . Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahibul mal  , sedang yang kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) tertentu, disebut mudharib .

Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibulmal dan BMT sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitunganporsi bagi hasilnya, dan perlu dicatat, BMT tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah.Dalam Penghimpunan Dana beprinsip Mudharabah ini akad yang digunakan, yaitu:

a.    Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat)

Tujuan utama shahibul mal menempatkan dana di Lembaga Keuangan adalah untuk mendapatkan hasil/keuntungan (Profit Oriented), artinya nasabah menempatkan dana di BMTdengan konsep investasi. Konsekuensinya, nasabah harus bisa mengikuti aturan atau ketentuanatau batasan yang sudah ditetapkan oleh BMT sebagai pengelola dana (Mudharib) agar dana mereka bisa menghasilkan atau produktif.

Sesuai dengan ketetentuan Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 mengenai produk perhimpunan dana Lembaga Keuangan Syari’ah , dimana mudharabah Mutlaqah menggunakan dua aplikasi LKMS yaitu:

1.    Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola LKMS, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

2.    Deposito Mudharabah

LKMS bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. LKMS bebas mengeola dana (Mudharabah Mutaqah). LKMS berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunn dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah.

b.    Mudharabah Muqayyadah(Investasi terikat)

dimana nasabah mempercayai BMT sebagai Lembaga Keuangan yang kompeten, bisa dipercaya serta bisa memproduktifkan dana mereka, tanpa harus mengetahui secara detail pengelolaan/penggunaan dananya atau dengan kata lain memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada mudharib dalampengelolaan investasinya. Dana Investasi Tidak Terikat ini diaplikasikan dalam bentuk produk Simpanan/Tabungan dan Deposito (Simpanan Berjangka).

C.  Penyaluran Dana(Lending)

Produk penyaluran dana yang disediakan oleh BMT bisa mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil dan akad pinjam meminjam.Dalam kegiatan penyaluran dananya, secara garis besar pembiayaan BMT dapat dibedakan menurut tujuan penggunaannya, yaitu:

1.    Jual beli

Jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana objeknya adalah barang dan harga. Penerapan akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Adapun pengertian dari jenis –jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

b.    Murabahah, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

c.     Salam, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dengan syaratsyarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

d.    Istishna, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2.Bagi hasil  

Implementasi dari akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) inilah yang lebih dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai pengganti bunga. Dalam prakteknya BMT dapat menggunakan akad ini dalam dua sisi sekaligus, yaitu sisi penghimpunan dana (funding) dan sisi penyaluran dana (lending).

 Adapun pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih,pihak pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan suatu modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu akad atau perjanjian keuntungan. Bentuk kerjasama ini berupa modal 100% dari shahibul maal dengan keahlian dari mudharib.

b.    Pembiayaan Musyarakah

Produk Pembiayaan Musyarakah Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan mudharabah, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama di awal perjanjian. Yang membedakan antara mudharabah dan musyarakah salah satunya terdapat dalam sistem penyertaan modal.

3.    Sewa-Menyewa

Sewa menyewa yaitu perjanjian yang objeknya merupakan manfaat atassuatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban membayar uang sewa/upah (ujrah). BMT menggunakan akad ini dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik. Adapun pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Ijarah

Transaksi ijarah yaitu adanya perpindahan manfaat. Pada intinya prinsip ini sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2004).

b.    Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)

Transaksi IMBT hampir sama dengan transaksi ijarah, hanya saja transaksi ini memberikan opsi bagi penyewa untuk membeli barang yang disewa.

4.    Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta’awun atau tabarru’i. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun pengertian dari jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Al Wakalah/Wakil

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada seseorang seperti contohnya : pengurusan SIM, STNK pembelian barang tertentu disuatu tempat. Dan lain-lain. Wakalah berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman”. (Q.S Yusuf ayat (12) : 55) “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafie dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al harits”. (Al Hadits)

b.    Kafalah/Garansi

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

c.    Al Hawalah/Pengalihan Piutang

Al Hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

d.   Ar Rahn (Gadai)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiyaan yang diterimanya.

5.    Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial

Dalam operasional BMT transaksi pinjam-meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan qardh, yaitu pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus ataupun dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Produk jasa merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk BMT. Adapun mengenai produk jasa misalkan didasarkan pada akad wakalah. BMT dalam menggunakan akad ini  misalnya dalam perpanjangan SIM, KTP, STNK dan sebagainya. Dengan demikian BMT akan mendapatkan fee dari transaksi ini.

---

[1] Ali Akbar, Rifki, “Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis(DEA)” . Semarang 06 mei  2010

[2] Duniamaman, Kuliah Informal UI  Ekonomi Syariah/BMT, artikel diakses pada 29 Oktober 2010 dari http://duniamaman.wordpress.com/2009/11/25/kuliah-informal-ui-ekomi-syariah-bmt/ 

[3] Sudarsono,Heri.Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.2003. hal 57.

[4] Wiroso,Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah(Jakarta: PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2005), hlm.22-23

[5] Di  kutip dari  http://zani-zanizone.blogspot.com/2011/01/pendanaan-lkms.html, Di akses pada hari Minggu, Tanggal 04 oktober 2011.