A.
Defenisi
Akuntansi Sektor Publik
Dari
berbagai buku Anglo Amerika,
akuntansi sector public dapat diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang
diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara dari berbagai buku lama
terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor
publik disebut sebagai akuntansi pemerintahan, dan diberbagai kesempatan bidang
ini disebut akuntansi keuangan publik.
Dari
berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar
akrual di selandia baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sector publik
didefenisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.
Akuntansi
dana masyarakat dapat diartikan sebagai:
‘…mekanisme
teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat’
(Bastian, 1999)
Dari
defenisi tersebut dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki
oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh
organisasi-organisasi sektor public, serta pada proyek-proyek kerja sama sektor
publik dan swasta.
Di Indonesia,
akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga
tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik
dan swasta”.
1.
Peranan
Akuntansi Sektor Publik
“ Pelayanan masyarakat oleh sector public secara
keseluruhan memainkan peranan yang vitak dalam perekonomian Negara.
Pemerintahan pusat maupun daerah cenderung berfokus pada pengeluaran nasional
dan memproyeksi sector public sebagai ‘kran’ ekonomi, yang menyerap sumber daya
yang dapat digunakan lebih baik disektor lain. Peranan swasta maupun kerjasama
public- swasta tidak mengubah porsi ekonomi agensi public. Berikut adalah
kondisi perekonomian Indonesia sekilas:
2.
Fenomena
Terkait Akuntansi Sektor Publik
Sector public adalah sector- sector yang ada didalam
kehidupan bermasyarakat, dimana organisasi pelaksananya merupakan organisasi
yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan keuangan, dan biasanya ia
dimiliki secara kolektif oleh public dan kepemilikannayaatas sumber daya tidak
dicerminkandalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan. mekanisme
pengambilan keputusanpublik atas kebijakan dan operasi organisasi dilakukan
atas dasar consensus (Deddi Nordiawan, 2006).
Fenomena besar yang terakhir dalam konteks akuntansi sector public adalah
reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sector publiklain. Tuntutan
reformasi ini menyebabkan demokratis pengelolaan organisasi melali
aspektransparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih terkait
denagan bidang pengelolaankeuangan public. System ini ini diharapkan dapat
menwujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggunga jawab dengan
memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta
manfaat bagi masyarakat.
Kotak 1. akuntansi
sector public dalam keluarga lmu menejemen dan keuangan public
Organisasi
Sector public mempunyai banyak aspek dimana salah satunya adalah keunagan
publik. Pemgelolaan keunagan public telah terbukti memliki peran kunci dalam
mempertahankan keberlangsungan organisasi sector public. Ini berarti perubahan
menejemen keuanagan public yang dialakukan selamaini telah mampu meningkatkan
daya tahan dan daya saing organisai sector public. Ada beberaaapa titik kritis
yang merupakan konstribusi imu akuntansi dalam perbaikan menejemen keuaangan
public, seperti penerapan siklus akuntansi sector public ( perencanaan,
pelaksanaan / realisasi anggaran, pengandaan barang dan jasa, pelaporan
keuangan auditdan pertanggungjawaban public).
Dalam gamabar diatas, ruamg lingkup dan elemen
menejemen keuangan public, seperti perencanaan makroekonomi, mobilitas
pendapatan, penganggran, realisasi anggaran, dan audit telah dijabarkan
meneurut perspektif akuntansi, dan ianya disimpulkan sebagai slah satu aliran
dari menejemen keuanagan public.
A.
Ruang
Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Salah satu hal yang sangat
substitusi adalah consensus akan ruang lingkup akuntansi sector public. Lingkup
Akuntansi Sektor Publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai
perkembangan pemikiran yang terjadi diatas. Di Indonesia ruang lingkup
organisasi sector public meliputi lembaga-lembaga tinggi dan depertemen-
depertemen di bawahnya. Pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan
tinggi, dan organisasi-organisasi public nirlaba lainnya. Jadi, proses
pelaopran dan pertanggung jawaban kemasyarakat harus segera diatur dalam
kerangka standart akuntansi sector public.
Akuntnasi
sector public diindonesia diberbagai bidang yakni:
a)
Akuntansi
Pemerintahan Pusat
b)
Akuntansi
Pemerintahan Daerah Akuntansi Para Politik
c)
Akuntansi
LSM
d)
Akuntansi
Yayasan
e)
Akuntansi
Pendididkan: sekolah, Perguruan Tinggi
f)
Akuntansi
kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit
g)
Akuntansi
Tempat Peribadah: Masjid, Gereja, Wihara, dan Pura.
C.
ELEMEN- ELEMEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Elemen akuntansi sector public adalah bagian-bagian
yang dibutuhkan dalam pengelolaan menejemen keuangan public.
Table 1.2 penjelasan
Elemen Akuntansi Sektor Publik
|
Elemen
akuntansi sector Publik
|
Penjelasan
|
|
Perencanaan
publik
|
aspek
yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan tata acara
mencapai tujuan kesejahteraan public dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada.
|
|
Penganggaran
publik
|
anggran
memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan pengeluaran organisasi agar
pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.
|
|
Realisasi
anggaran public
|
Realisasi
anggara terdiri dari 3 kegiatan utama yaitupencairan anggaran (penggeluaran),
realisasi pendapatan, dan pelaksaan program. Sedangkan siklusnya dimulai
dengan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelasian.
|
|
Pengandaan
barang dan jasa publik
|
Pengandaan
abarang dan jasa publik ada lah proses, cara seta tindakan dlama menyediakan
barang dan jasa bagi amsyarakat dan publik.
|
|
Pelaporan
keuangan sector publik
|
Laporan
keunagn menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan,
kemajuan realisasi pencapaian tergaet pendapatan, realisasi penyerapan
belanja, serta realisasi pembiayaan.
|
|
Audit
sector publik
|
Audit
adalah suaru proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan
mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan denagn asersi tentang kegiatan serta
kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi
tersebut dengan criteria yanga da. Dan mengkomunikasikan hasil yang
diiperoleh kepada pihak yang berkepentinagan.
|
|
Pertanggungjawaban
Publik
|
Pertanggungjawaban
publik adalah proses atau tindakan yang dilakaukam oleh kepala organisasi
sector publik dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi
amanatnya, sebagai contoh, penyampaian LPJ bupati kepada DPRD, dan
penyampaian LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.
|
B.
Lingkup
Organisasi Sektor Publika
Melalui perenungan yang cukup mendalam, akuntansi dipahami sebagai
produk kemajuan budaya dalam suatu organisasi. Menilik dari sejarahnya,
akuntansi mulai dikenal dalam suatu transaksi yang dilakukan organisasi
perdagangan. Fakta ini mengidentifikasikan bahwa pembahasan mengenai organisasi
sector public perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penguraian topic
akuntansi sector public itu sendiri.
Pengertian dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Kajian tentang organisasi sector public biasanya mulai dilakukan dari sisi
manajemen. Dalam pengembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah
karakter frase “sector publik”. Pamahaman sector public lebih ditempatkan pada
suatu wilayah diluar pemerintahan ditambah wilayah pemerintahan itu sendiri.
Peristilahan “Utang sector Publik” dan “Permintaan Pinjaman Sektor Publik”
menjadi materi menarik dari kajian politik dan ekonomi. Dari sisi kebijakan
public, sector public lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang
berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi,
dalam arti luas, “frase sector public” diartikan sebagai metode manajemen
Negara. Sedangkan arti sempit, sektor
public diinterpretasikan sebagai pungutan oleh Negara.
|
Kajian
organisasi sector public biasanya dilakukan dari sisi manajemen
|
Dalam perkembangannya kajian
tersebut telah memasuki wilayah karakter frase sector publik
|
Dari sisi kebijakan
public, sector public lebih dipahami
sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar,
dan nasionalisasi versus privatisasi
|
Dalam arti luas frase sector
public diartikan sebagai metode manajemen negara
|
Dalam arti sempit sector
public diinterpretasikan sebagai pungutan oleh Negara
|
Dalam perkembangannya, berbagai perspektif bermunculan dan intervensi
disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya, devinisi frase sector public mulai
diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda dari satu dengan
yang lain. Perbedaan sudut pandang politik,sosiologi, hukum, ekonomi, dan
akuntansi telah mengakibatkan berkembangnya ilmu manajemen sector public.
Intervensi multi disiplin telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian
manajemen sector public, seperti gender, politik, ekonomi, ekuitas, akuntabilitas,
hak asasi, dan entitas/organisasi.
Jenis-Jenis Akuntansi Sektor
Publik
Dalam prakteknya, definisi
organisasi sector public di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana
masyarakat. Seperti telah disinggung sebelumnya, di Indonesia jenis organisasi
sector public yang dikenal antara lain:
a. Organisasi
Pemerintah Pusat
b. Organisasi
Pemerintah Daerah
c. Organisasi
Partai Politik
d. Organisasi
LSM
e. Organsisasi
Yayasan
f. Organisasi
Pendidikan seperti Sekolah
g. Organisasi
Kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit
h. Organisasi
Tempat Peribadatan seperti Mesjid, gereja, Vihara, Pura
Jadi
organisasi sector public dapat dikarakteristikkan seperti terlihat pada table
berikut:
|
Tujuan
|
Untuk mensejahterakan
masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya
baik jasmani maupun rohani
|
|
Aktifitas
|
Pelayanan Publik (public services) seperti dalam bidang
Pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi public, dan
penyediaan pangan.
|
|
Sumber
Pembiayaan
|
Berasal dari dana masyarakat
yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusaahaan Negara, pinjaman
pemerintahan, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku.
|
|
Pola
Pertanggung- jawaban
|
Bertanggung jawab kepada
masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi,
pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan
LSM seperti dewan pengampu.
|
|
Kultur
organisasi
|
Bersifat
Birokratis, formal, dan berjenjang
|
|
Penyusunan
Anggaran
|
Dilakukan bersama masyarakat
dalam perencanaan program. Penurunan anggaran program public dipublikasikan, untuk
dikritisi, dan didiskusikan oleh masyarakat dan, akhirnya disahkan oleh wakil
masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau
dewan pengur0us yayasan.
|
|
Stakeholder
|
Dapat dirinci sebagai
masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi,para kreditor, para investor,
lembaga-lembaga internasionaln termasuk lembaga internasional seperti Bank
Dunia (Word Bank), Internasional
Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), United Nation Development Program (UNDP), USAID, dan Pemerntah Luar
Negri.
|
Kata “Publik” (public) mengandung arti masyarakat atau
rakyat, yang pada umumnya adalah, sekelompok binaan, donatur, konstituen, atau
umat. Seperti setelah dikemukakan sebelumnya bentuk organisasi public yang
hendak dibahas adalah pemerintah (tingkat pusat dan daerah), partai politik,
lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi tempat peribadatan. Berikut
ini adalah ilustrasi struktur organisasi
yang terdapat dalam organisasi public:
Tabel 1.4
Elemen/Istilah dalam Organisasi Publik
|
No
|
Bentuk
Organisasi Publik
|
Manajemen
|
Lembaga
Perwakilan
|
Pengurus
Harian Organisasi
|
Pemilik
(yang Dilayani)
|
|
1
|
Pemerintah
|
-
Pemerintah Pusat
-
Pemerintah Daerah
|
-
DPR
-
DPRD
|
-
Sekretariat Negara bersama kementrian/Lembaga
-
Secretariat Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)
|
Masyarakat
|
|
2
|
Partai
Politik
|
-
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
-
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
-
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
-
Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
-
Dewan Pimpinan Ranting (DPR)
|
-
Dewan Penasehat
|
-
Sekjen DPP
-
Sekretaris DPW
-
Sekretaris DPD
-
Sekretaris DPC
-
Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting
|
Konstituen
|
|
3
|
Lembaga
Swadaya Masyarakat
|
Dewan Pengurus
|
-
Dewan Pendiri
-
Dewan Penyantun
|
Pengurus Beserta
Staf/divisi/bagian didalam struktur organisasi yang bersangkutan
|
Kelompok Binaan
|
|
4
|
Yayasan
|
Dewan Pengurus
|
Tim Penasehat/ Badan Yayasan
|
Pengurus Beserta Staf/divisi/
bagian didalam struktur organisasi yang bersangkutan.
|
Donatur / Binaan
|
|
5
|
Organisasi
Tempat Peribadatan
|
Pengurus
|
Penasehat
|
Pengurus beserta Staf/
divisi/ bagian didalam struktur organisasi yang bersangkutan.
|
Umat
|
Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sektor Publik dari
Sudut Akuntansi
Awal
tahun 1990-an, paradigma pemerintah di berbagai Negara bergeser dari kelola
pemerintah formal (rulling Government),
menuju ketata pemerintah yang baik (good
governance), dalam rangka menempatkan administrasi pemerintah menjadi lebih
berhasil guna, berdaya guna dan berkeadilan bagi setiap warga \masyarakat.
Aparat pemerintahan berubah menjadi tanggap akan tuntutan lingkungannya.
Sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas.
Sebenarnya sejarah organisasi
sector public telah sejak ribuan taun yang lalu. Bahkan, dalam bukunya, Vernon
Kam
(1989) mengilustrasikan keberadaan praktek akuntansi sector public sejak ribuan
tahun sebelum masehi.Praktek tersebut dihasilkan dari berbagai
interaksi antar warga masyarakat dan berbagai kekuatan social masyarakat, pada
umumnya berbentuk pemerintahan-Organisasi sector public ini.
1. Semangat
Kapitalisme (Capitalistic spirit)
2. Peristiwa
Politik dan ekonomi (economic and politic
event)
3. Inovasi
teknologi (technology innovation )
Bukti
sejarah mengidentifikasi bahwa praktek system pencatatan telah ada sehjak zaman
mesir kuno. Organisasi kementrian didirikan dengan tujuan mengadministrasi
laporan untuk Perdana Mentri. Para Mentri melakukan praktek laporan bulanan
yang terkait dengan hasil pemungutan pajak. Saat itu, pemerintah mesir tersusun
atas distrik-distrik yang dipimpin oleh
seorang gubernur, yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik
sebagai dasar pemungutan pajak.
Berikutnya, dimasa Babilonia, praktek pencatatan telahh dilakukan dalam berbagai
kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi.
Dimasa
Yunani, Pemerintahan yang berkuasa
membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. ‘phartenon’ merupakan sebutan bagi
organisasi kementrian yang bertugas. Mereka telah mengembangkan berbagai metode
pencatatan barang yang berharga. Di masa
Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua
pejabat, baik iu digbernuran maupun kekaisaran. Pada pertengahan akhir aba
ke-14. Praktek pencatatan transaksi keunagn di Genoa adalah berupa bukti
transaksi keuangan antara pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya
proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antar Negara.
Pada saat
yang sama, di belahan dunia lain, gereja memasuki era peranan gereja dalam
pemerintahan. Proses administrasi pencatatan keuangan gereja telah dilakukan secara rapi. Orientasi
politik yang mendasari kebijakan
administrasi adalah perlawanan kaum
gereja terhadap kaum kapitalistik yang
berorentasi mencari keuntungan pribadi. Seterusnya, pengaruh faham feodal
berkembang sebagai alur utama dunia. Semua perkembangan paradigm ini terus
diikuti dengan praktekt akuntansi sector public.
Pada awal
abat ke-15, kekuatan perekonomian bergeser dari italia ke inggris, dimana
filosofis ekonomi mercantilism
bertahan selama dua abat berikutnya sekolah mercantilism
membuat system di mana pemerintahan pusat berusaha untuk mengendalikan dan
mengatur semua tahap perdagangan. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci
terutama yang terkait dengan informasi tenaga kerja, metode produksi, jenis dan
kualitas barang yang diproduksi, harga jual, dan metode pemasaran.
Pada akhir
abat ke-18, terjadi perubahan dasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu
menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Praktek akuntansi
sector public dapat dikatakan berkembang lebih lambat diabat ke-19 dan 20
interpretasi yang salah mulai muncul
dengan menyamakan akuntansi
sector public sebagai proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut
oleh pemerintah. Pada tahun 1832,
dibentuk komisi audit untuk melaporkan
kedewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang
sangat erat. Berbagai bukti sejarah menunjukkan praktek akuntansi sector
public.
Table 1.5 Sejarah Akuntansi Sektor Publik
|
Periode
|
Peradaban
|
Aktivitas
|
|
3000
SM -1000 SM
|
Babilonia
|
Praktek
pencatatan telah dilakukan dalam
berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi
|
|
|
Mesir
Kuno
|
Praktek
System pencatatan telah ada sejak zaman mesir kuno. Organisasi kementrian
telah didirikan dengan tujuan mengadministrasikan laporan untuk Perdana
Menteri. Para Mentri melakukan praktek
laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak.
|
|
1000
SM – abad ke-1
|
Yunani
|
Dimasa
yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi secar adil berbagai sumber
pendapatan yang diterima.
|
|
Abad
ke-1 – abat ke-5
|
Roma
|
Di
masa Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh
semua pejabat, baik itu di gubernuran maupun di kekaisaran
|
|
Pertengahan
abat ke-14
|
Eropa
|
Pada
pertengahan akhir abat ke-14, praktek pencatatan transaksi keuangan di Genoa
adalah berupa bukti transaksi keuangan
antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya proses pencatatan
perkembangan dalam proses perdagangan antar Negara. Pada saat yang sama,
dibelahan dunia lain gereja memasuki
era peranan gereja dalam pemerinatahan.
|
|
Awal
abad ke-15
|
Eropa
|
Pada
awal abat ke-15, kekuatan perekonomian
bergeser dari Itali ke Inggris dimana proses pelaporan dikembangkan lebih rinci, terutaa informasi
tentang tenaga kerja, metode produksi, jenis dan kualitas barang yang di
produksi, harga jual dan metoode pemasaran.
|
|
Akhir
abad ke-18
|
Eropa
|
Pada
akhir abat ke-18 terjadi perubahan yang mendasar dalam aturan bisnis .
inisiatif individu menjadi lebih
dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi
industry muncul di inggris . kejadian ini menunjukkkan bahwa pengembangan akuntansi keuangandan biaya
diperusahaan telah dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sector public.
|
|
Abad
ke-19 - abad ke-20
|
Eropa
|
Praktek
akuntansi sector public dapat dikatakan berkembang lebih lambat. Interpretasi
yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sector public sebagai
proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut oleh pemerintah.
|
Skala Cakupan Organisasi Sektor Publik
Tidak bisa di pungkiri bahwa sektor public mempunyai pengaruh yang besar
dalam suatu Negara. Di Inggris dampak yang ditimbulkan dapat diidentifikasi
pada warga Negara inggris dan warga Negara lain yang berunjung ke inggris. Di
inggris pendatang di perbolehkanuntuk mempunanyai akses ke pelayanan public
seperti bantuan polisi tampa dikenai biaya. Dalam keadaan tetentu, pendatang
juga mempunyai akses ke pusat pelayanan kesehatan dan kebakaran, tampa mengeluarkan biaya.
Selain itu, sector public juga menyerap
lima juta tenaga kerja yang cukup signifikan bagi perekonomian Inggris
pada tahun 1992.
Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Melihat
lluas wilayah, dan jumlah penuduk,jumlah serapan tenaga kerja yang bergerak di
sector public masih sangat diharapkan. Pertimbangan lain adalah terbentuknya
departemen-departemen yang membawahi bidang tertentu dalam pemerintahan maupun
organisasi non pemerintahan, struktur pemerintahan pusat maupun daerah, dan
kepolisian-TNI. Cakupan organisasi sector public disetiap kotamembuktikan
peranan organisasi sector public dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahtraan
masyarakat sangat lah besar.
Kontroversi Akuntansi Sektor Publik vs Akuntansi Pemerintahan
Karakter
akuntansi adalah seebagai penyedia jasa yang relevan bagi berbagai jenis
individu dan organisasi sector public menunjukkan variasi social, ekonomi,
politik, dan karakteristik menurut undang-undang. Masing- masing memiliki
perbedaan dalam hal kekuataan dan tanggung jawab serta memperlihatkan cntoh perbedaan pertanggung jawaban.
Akuntansi
Sektor Publik vs Akuntansi Pemerintah
|
AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK
|
VS
|
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
|
Sector
public digambarkan sebagai institusi pemerintah atau, dengan kalimat yang
lebih jelas, pemerintah yang berkuasa, pemerintah Negara, dan industri
nasional (Peerusahaan milik Pemerintah, badan hukum public, perusahaan
public).
|
|
Didefinisikan
lebih sebagai system pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain,
akuntansi mendukung pemmerintah dalam mempertanggung jawabkan keputusan
sumber daya apa yang harus dipenuhi
untuk mencukupi kebutuhan militer (dan kebutuhan ekspor) serta kebutuhan
kelompok sipil.
|
C.
Profesi
ASP
Praktek akuntansi sudah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia dan
sudah menjadi bagian dari sifat
manusia (Parkey dan Yamey,1994).
Disiplin ilmu akuntansi mulai diakui sejak awal abad ke-19 di inggris. Disiplin
ilmu ini muncul dari dunia praktek, bukan dari laboratorium social di universitas
(Whittington, 1986). Karena itu, profesi akuntan harus dipahami dari kondisi
praktek akuntansi.Profesi akuntan dengan disiplin ilmu akuntansinya dianggap
oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi
pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa Negara, seperti rusia dan Negara- Negara eropa timur yang
dulunya tidak terpengaruh mulai
mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi.
Interpretasi akuntansi sebagai uang
tenyata membawa kelemahan utama di bidang ini. Perubahan nilai nominal antar
waktu dan antar mata uang Negara yang berbeda menyebabkan interpretasi peran
akuntansi tergantung pada karakter
pasar. Denagn kata lain, akuntansi sangat tergantung pada waktu dan tempat,
karena itu perbandingan akuntansi
antarorganisasi menjadi lebih sulit terkait dengan sifat kontinjensi.dengan kata lain
akuntansi dipergunakan sebagai landasan penilaian atau pengambilan keputusan
dalam organisasi. Jadi, karakter konsisten perlu dan entitas perlu dikembangkan dalam berbagai aktifitas pengambilan keputusan.
Perkembangan profesi akuntan menunjukkan bahwa di dunia praktis, akuntansi
sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. Ini memunculkan perluasan
batas-batas disiplin ilmu akuntansi. Tampa mengubah karakter inti disiplin ilmu
akuntansi, manfaat akuntansi telah berkembang. Jadi, para akademisi bekerja
untuk mengobservasi penggunaan akuntansi dalam mengelola perusahaan dan
pencapaian kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan profesi ini, dengan mata
rantai uang telah menyebabkan penyebbaran ang cepat ke berbagai organisasi.
Pada awalnya profesi akuntansi muncul dalam organisasi seperti Institute of Chartered Accountants (di
inggris dan wales) yag didirikan pada tahun 1880. Perkembangan ini diperkuat
lagi oleh lembaga The Corporate
Treasurers and Accounting Institute pada tahun 1885. Tujuan lembaga
tersebut adalah mempresentasikan akuntansi di perusahaan kota praja.
Selanjutnya muncullah organisasi chartered
institute of public Finance and Accounting (Sowerby.1985) yang
mensertifikasi para pekerja di sector public.
Di Inggris, paa abad ke-19, perusahaan didirikan oleh pemerintah kota praja
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada pertengahan abad ke-12, dengan
pertimbangan efesien ,perusahaan kota praja disatukan dalam industry nasional
dan system pelayanan nasional, seperti kesehatan, kondisi ini justru memperkuat
akuntansi sector public yang akhirnya dieksplorasikan ke pengelolaan
perusahaan secara profesional dan
bersifat global.
Perkembangan Profesi akuntan sector public di Indonesia belumlah semaju di
inggris bahkan dibandingkan dengan profesi akuntan lain, seperti akuntan sector
swasta, akuntansi sector public masih ketinggalan. Hal ini berkaitan dengan system sentralisasi pemerintahaqn yang
berdampak terhadap penggunaan system dan perosedur pelaporan keuangan yang
seragam serta terpusat. Dengan berubahnya orientasi politik dan ekonomi di era
reformasi, organisasi profsi akuntan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai
memunculkan kompartemen akuntan sector public. Karena itu, permasalahan
standardisasi ppraktek akuntansi sector public di Indonesia harus dipecahkan.
Selain itu , mitra kerja kompertemen
Akuntan Sektor Publik juga telah dibangun
dalam Kompartemen Akuntan
Pendidikan yang disebut kajian
pendidikan Akuntansi sektor Publik.
Proses
pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh:
o
kapasitas dan tujuan kebijakan
ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial politik ekonomi menjadi dominan,
o
orientasi pengelolaan organisasi
sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi,
o
kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik
adalah penyederhanaan yang logis untuk menciptakan kompleksitas bidang
akuntansi sektor publik.[1]
D.
Fitur
Ideology Dalam Manajemen Sector Publik
Secara mendasar
akuntansi public dapat dibedakan dalam alur operasioanl yang dibiayai.
Perbedaan ini disebabakanoleh tujuan organisasi yan gjuga berbeda.
Alternative-alternatif tersebut biasanya didasarkan pada kebutuhan akan barang,
pelayanan/jasa, politik, serta sikap social yang sesuai. Sebagai contoh,
Departemen kesehatan yang bertugas menjaga kesehatan masyarakat dibiayai oleh
dana APBN; berbeda dengan dinas pendapatan daerah yang bertugas mengumpulkan
pendapatan asli daerah, dibiayai oleh APBD. Selain itu juga ada kasus umum
seperti menjaga kebersihan lingkungan kota dilakukan oleh dinas kebersihan kota
dan dinas tata kota yang dibiayai oleh retribusi masyarakatsecara luas.
Terkait dengan penyediaan pelayanan barang dan jasa
public tersebut, organisasi sector public diperbolehkan melakukan hubungan kontrak
yang sesuai dengan harga konsumen atas jasa tersebut.
Bentuk kegagalan pasar bias diakibatkan oleh
keputusan masyarakat untuk tidak membeli barang luar negeri dengan harga yang
lebih murah dari harga didalam negeri. karakter transaksi tersebut tidak
berlaku untuk baranh dari kota lain. Perististiwa seperti itu akan
mengakibatkan terjadinya keuntungan social yang luas yang diakui oleh para
ekonom sebagai eksternalitas.
Pelayanan di sector public tidak selamanya apat
dihitung dalam nilai ekonomis, pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh semua
organisasi pelayanan kesehatan, tanpa meminta pembayaran dimuka. Akibatnya
mekanisme pasar tidak bias diterapkan. Artinya harga yang akan dibebankan pada
konsumen bukan merupakan harga pasar atau pilihan konsumen. Jika harga-harga
lebih murah dari harga pasar, ini
berarti bahwa kebijakan keuangan yang menyeimbangkan komposisi pajak dan harga
sudah diadopsi dengan efektif. Dalam realitasnya hanya ada beberapa contoh
keuangan pajak total atau keuangan harga total.
Dalam bidang keuangan, dana awal dipengaruhi oleh
perbedaan dan perubahan tujuan. Berbagai perusahaan yang bergerak dibidang
utilitas, seperti listrik, telekomunikasi dan air, lebih tergantung pada sumber
keuangan eksternal, yaitu dana masyarakat. Terkait dengan dana eksternal,
pinjaman luar negeri oleh organisasi public merupakan salah satu contoh
manajemen makroekonomi oleh pemerintah pusat. Dalam artian yang luas,
pengendalian atas pinjaman luar negeri sering disebut sebagai pinjaman modal.
Dalm era ekonomi saat ini,pinjaman moda bias dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pengendalian pinjaman tetap harus dicatatkan kepemerintah pusat sebagai wujud
pengendalian sumber daya yang tertutup serta pengeluaran uang yang mungkin diperkenankan.
Pengalaman Inggris dapat dijadikan acuan dalam
mempelajari perkembangan administrasi public diera tahun 1980-an hingga 1998,
yang berkembang seiring pemerintahan
yang lebih akuntabel. Pandangan bahwa efiseiensi sector pemerintahan dapat
diukur telah disuarakan sejak tahun 1968. Selain itu pemerintah Amerika Serikat
juga melakukan beberapa upaya guna mendorong tercapainya administrasi public
yang lebih baik.. berdasarkan Cris G.Sienes, demi terciptanya pemerintahan yang
lebih baik para pemimpin tidak boleh memimpin dengan cara lama dan absolute
untuk mencari permasalahan dan memecahkannya dengan cara yang juga lama.
Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan gaebler
adalah
1. Pemerintahan
katalis :berokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan public
2. Pemerintah
milik Masyarakat :Memberdayajkan Masyarakat dan Bukan Melayani
3. Pemerintah
yang Kompetitif : Menyuntikkan semangat Persaingan dalam Pemberian Pelayanan
public
4. Pemerintah
yang di gerakkan oleh misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan
yang menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi
5. Pemerintah
yang Berorientasi pada hasil : membiayai haisil dan bukan masukan
6. Pemerintah
yang berorientasi pada Pelanggan : Memenuhi kebutuhan pelanggan , bukan
Birokrasi
7. Pemerintahan
Wirausaha : Mampi Menciptakan Pendapatan dan tidak sekedar Membelanjakan
8. Pemerintah
antisipatif : Berupaya Mencegah Ketimbang Mengobati
9. Pemerintah
Disentralisasi : dari Hierarki Menuju Partisipatif dan Tim Kerja
10. Pemerintah
Berorientasi pada (mekanisme) pasar : Mengadakan perubahan dengan Mekanisme
Pasar (Sistem Intensif) dan bukan dengan mekanisme Administratif (system
prosedur dan pemaksaan)
E.
Perubahan
Pemikiran Orde Baru ke Orde Reformasi
Dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia mengalami perubahan
yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya
keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan
sector public. Perlawanan terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan
berakhirnya era pemerintahan yang mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi
adalah cetusan untuk mendudukkan kembali
keseimbangan pembangunan fisik dn
pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan
nilai yang diungkapkan dalam good
governance.
Ungkapan pemerintah yang bersih
dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indicator kejujuran pemmerintah.
Selama dua puluh tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai
stabilitas pemerintah. Sedangkan dimasa reformasi, kejujuran diartikan sebagai
pemerintah yang bersih. Akibatnya , mekansme manipulasi yang diperaktekkan di
masa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansi. Peranan akuntansi yang
telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi menjadi mekanisme
pertanggungajawaban. Perubahan politik dan krisis ekonomi yang terjadi
menyebabkan munculnya kesadaran baru dkalangan masyarakat Indonesia. Fungsi
akuntansi saat ini diharapkan menjudi turuan perkembangan tuntutan masyarakat
terhadap bidang akuntansidemi memajukan sector publik
Akuntansi pada masa awal reformasi telah menghadapi kehinaan yang secara
eksplisit terbukti dengan ditunjuknya akuntan asing untuk melakukan due
diligence dalam melakukan berbagai
sector public dan kasus-kasus skandal. Terlepas dari alasan untuk membangkitkan
kepercayaan asing terhadap perekonomian nasional. Fakta itu menunjukkan betapa rendahnya kredibilita akuntan Indonesia. Termasuk
didalamnya akuntan sector public, dimata dunia internasional. Akibatnya,
praktek kejujuran akuntan harus ditingkatkan. Etika pemerikasaan akuntan harus ditegakkan , yaitu dalam artian
pelanggaran bukan hanya berdampak
terhadap keanggotaan profesi, namun kerugian yang ditimbulkannnya juga dapat dituntut
melalui jalur hukum.
Penegakan etika profesi akuntan
pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang sangat mendesak. Selama ini, tuntutan
dibatasi hanya oleg profesi. Dalam artian selama aturan profesi dipatuhi akuntan dianggap sudah
memenuhi kewajiban baik secara profesi
maupun kemasyarakatan.salah satu ciri khas gerakan reformasi adalah tuntutan
akan pemerintah yang bersih. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk
terlibat secara aktif terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi. Secara
umum, pemahaman / keahlian penyusunan system keuangan merupakan kompentensi
akuntansi. Akuntansi sector public diharapkan lebih ditehkankan pada
system dam pemeriksaan akuntansi. System
akuntansi sector public yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan
pasar. Ini merupakan kesalahan besar
karena karakter dan evaluasi kinerja public sangat berbeda dengan yang ada di
swasta.
Pengukuran prestasi atau kinerja
sector public merupakan titik utama pengembangan akuntansi sector public .
penekanan pada efesiensi keuangan dan efektifitas manajemen akan menjadi dua focus
pengembangan bidang akuntansi manajemen sector public. Karena itu,
tuntutan masyarakat terhadap pengembangan peranan akuntansi disektor public
menjadi suatu yang harus dijawab. Lebih dari 5.000 akuntan dan pemerhati
akuntansi berkaryadi sector public. Peran professional mereka selama ini belum
dimaksimalkan. Mari rapatkan barisan, tetapkan tujuan, serta tebarkan ide untuk
meningkatkan peran dan fungsi. Dalam kebersamaan langkah dan tujuan ,
peniingkatan mandat masyarakat pada profesi diilakukan. Kebersamaan itu akan
lebih indah lagi untuk di wujudkan dalam bagian utuh dari wadah monumental ini.
Salah
satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN.
Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai
melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang
ditransformasi menjadi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer
profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah,
mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan
hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa
orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan
beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai
perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of
development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu
semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan
status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan
yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi.[2]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar